Foto: (dok okezone)
JAKARTA - Kendati Pemerintah berencana akan menaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 April 2012 mendatang namun dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) mulai dirasakan oleh masyarakat bawah.
Hal itu dikatakan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Addin Jauharudin.
"Dampak kenaikan BBM sudah dirasakan oleh masyarakat bawah, dari mulai kenaikan bahan-bahan pokok juga kelangkaan premium, belum lagi adanya mata rantai mafia yang mengambil keuntungan dari isu kenaikan BBM ini," ucapnya melalui keterangan persnya, Senin (5/3/2012).
Kata Addin, setiap kali BBM akan dinaikan, asumsi dan logika pemerintah tidak pernah berubah, dari dahulu selalu bersandar pada kenaikan minyak dunia, dan semakin beratnya beban subsidi yang harus ditanggung oleh negara. Addin menambahkan, ada beberapa alasan klasik pemerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Yang pertama Harga minyak dunia melebihi angka USD.100, dan yang kedua asumsi harga minyak di APBN 2011 pada angka USD80 per barel, dan jika harga minyak mencapai USD100 per barel, dibutuhkan tambahan subsidi sebesar Rp64 triliun," tambahnya.
Tahun 2012, kata Addin, anggaran subsidi BBM Rp123 triliun dan listrik Rp45 triliun dengan asumsi harga minyak mentah dunia USD90, dan setiap kenaikan harga minyak mentah dunia sebesar USD1 akan menambah beban subsidi BBM dan listrik sebesarRp3,2 triliun.
"Alasan pemerintah di atas adalah alasan yang sama pada setiap kenaikan BBM, yang membedakan hanya angka-angkanya saja. Persoalannya, apakah logika pemerintah ini benar sepenuhnya ataukah ada manipulasi?," tegasnya.
Kata Addin, bahwa beban subsidi BBM yang bersumber dari APBN begitu banyak, tetapi ini semua demi hajat hidup rakyat banyak. "Subsidi merupakan tanggung jawab negara, dan negara kita bukan negara kapitalis, tetapi negara Indonesia, berasaskan pancasila, dimana kepentingan hajat hidup rakyat banyak harus dibantu dan dipenuhi atau disubsidi oleh negara," lanjutnya.
Kata Addin, pemerintah seharusnya mencari solusi alternatif yang cerdas dan mendasarkan pada kepentinan nasional, bukan kepentingan asing.
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia mencatat, beberapa hal yang seharusnya pemerintah lakukan untuk meningkatkan Pendapatan Negara dari sektor Migas tanpa harus mencabut atau mengurangi subsidi, yaitu Windfall Profit Tax atau pajak tambahan atas keuntungan perusahaan minyak akibat lonjakan harga minyak mentah dunia, mengevaluasi dan memangkas Cost Recovery atas biaya non-operasional dan CSR kontraktor kontrak kerja sama dengan cara merenegosiasi semua kontrak kerja sama, memangkas alur perdagangan minyak dalam rangka ekspor-impor, menerapkan pajak tambahan kepada kendaraan roda empat pribadi atas penggunaannya terhadap BBM Bersubsidi.
Selain itu, menambah kapasitas kilang Pertamina sesuai dengan spesifikasi minyak mentah Indonesia dan mengharuskan semua kontraktor asing menjual semua jatah minyaknya kepada Pertamina agar diproses di dalam negeri dan untuk kebutuhan domestik, mempersiapkan infrastruktur BBG dalam jangka 1 tahun untuk seluruh Indonesia, menciptakan iklim investasi yang ramah untuk kebutuhan eksplorasi agar ada penemuan baru dan tambahan cadangan minyak bumi.
"Dengan argumentasi diatas tadi, maka kenaikan BBM harus di tolak, karena tidak mencerminkan asas keadilan dan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil. Tidak ada yang dilakukan oleh pemerintah, kecuali hanya bersandar pada alasan-alasan klasik," tutupnya.
Sumber
Jangan Lupa di Like ya....
Tinggalkan Komentar
0 komentar:
Posting Komentar